Krisis Moneter Di Indonesia

krisis moneter di indonesia

Krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1998 dan berkepanjangan sampai beberapa tahun sesudahnya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis. Meskipun krisis menimpa seluruh Indonesia, tetapi fokus pada waktu itu diletakkan di ibukota Jakarta karena kota ini merupakan barometer krisis yang melanda seluruh negeri.

Studi-studi atas krisis moneter Indonesia menunjukkan bahwa yang paling terpukul keras oleh krisis justru daerah-daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan. Jakarta, kota yang menjadi tujuan banyak orang daerah untuk mencari nafkah, waktu itu terpukul berat. Tiba-tiba saja warga masyarakat yang tadinya mampu membayar sewa tempat tinggal, karena dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja berubah menjadi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Walikota Jakarta Selatan pada waktu itu terpaksa menyediakan sejumlah tenda sementara di Taman Puring bagi warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Krisis tahun 1998 yang berawal dari krisis moneter berkembang menjadi krisis multi dimensi, dan hampir semua orang Indonesia terkena imbasnya. Puncak dari krisis adalah kerusuhan yang meledak pada tanggal 13 Mei 1998, di mana Kota Jakarta “terbakar” dalam arti fisik maupun non-fisik. Keutuhan kehidupan bangsa Indonesia turut tercabik-cabik oleh krisis yang berlangsung dan ini paling dapat dilihat dengan nyata di Jakarta yang menjadi ibukota Indonesia. Puluhan bahkan ratusan perusahaan, mulai dari yang berskala kecil sampai milik konglomerat bertumbangan. Lebih dari 70 persen perusahaan yang tercatat di pasar modal mengalami kebangkrutan.  

Sektor yang paling terpukul oleh krisis terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur dan perbankan. Terjadi gelombang besar pemutusan hubungan kerja dalam sektor-sektor ini. Pengangguran melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak akhir tahun 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.

 

Akibat maraknya pemutusan hubungan kerja dan naiknya harga-harga dengan drastis, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan juga meningkat sampai sekitar 50 persen dari keseluruhan populasi penduduk. Rasa panik melanda seluruh warga akibat harga-harga kebutuhan pokok yang tidak menentu. Kepanikan ini lama-kelamaan berkembang dan membuat banyak orang menyerbu toko-toko sembako karena khawatir harga akan terus melonjak. Hal ini selanjutnya malah semakin memicu kenaikan harga yang menggila.

 

Pendapatan per kapita Indonesia yang sempat mencapai 1.155 dollar/kapita pada tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita pada tahun 1997, anjlok menjadi hanya 610 dollar/kapita pada tahun 1998, dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berada dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999.  Rupiah saat itu terdevaluasi sampai 90% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi – 13,7 persen. Inflasi mencapai 78 persen dan harga-harga makanan melambung sampai sekitar 118 persen.

 

Krisis moneter terjadi pada tahun 1998, tetapi dampaknya tidak hanya dirasakan pada tahun itu saja melainkan sampai beberapa tahun setelahnya. Penelitian menunjukkan bahwa sesudah krisis moneter tingkat kerawanan terhadap kemiskinan di antara orang Indonesia meningkat tinggi dibandingkan dengan sebelum krisis. Proporsi penduduk Indonesia yang rawan terhadap kemiskinan naik dari kurang dari seperlima sebelum krisis menjadi lebih dari sepertiga sesudah krisis.

 

Jenis kemiskinan yang paling rawan adalah kemiskinan kronis. Kemiskinan kronis mendapat perhatian khusus dari para pakar dan juga pembuat kebijakan, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Kemiskinan kronis(chronic poor) dialami oleh mereka yang terperangkap dalam kemiskinan dalam jangka panjang. Di dunia internasional ada standar umum dalam hal kemiskinan, yakni bahwa warga yang miskin adalah mereka yang hidup dengan atau di bawah $ 1 AS per hari. Sementara itu program Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium berupaya untuk mengurangi sampai lima puluh persen jumlah mereka yang hidup di bawah $ 1 AS per hari antara tahun 1990 dan 2015.

 

Di Jakarta selain kemiskinan kronis, jenis kemiskinan yang ditemukan adalah kemiskinan perkotaan (urban poverty). Tingkat urbanisasi Indonesia seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya terus melaju pesat. Tahun 2025 diperkirakan 65 persen dari penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan. Tidak lama lagi Jakarta akan menjadi sebuah Mega City (kota yang ditinggali oleh penduduk lebih dari 10 juta jiwa). Terbentuknya Mega City merupakan kecenderungan yang ditemukan di kota-kota besar di Kawasan Asia Timur dan Pasifik.

 

Penduduk Kota Jakarta saat ini mencapai sekitar 9,58 juta jiwa. Jumlah ini adalah penduduk yang terdaftar resmi dan mempunyai kartu tanda penduduk. Sementara itu, laju pertambahan penduduk diperkirakan sebesar 1,06 persen. Tingkat kepadatan penduduk kota Jakarta rata-rata 13.000 jiwa per kilometer persegi, walau di Jakarta Pusat mencapai 19.000 jiwa per kilometer persegi. Bila ditambah dengan jumlah penduduk yang tidak terdaftar diperkirakan penduduk Jakarta mencapai sekitar 9,5 juta jiwa. Setiap tahun kota ini menerima 138.000 orang tambahan pendatang baru. Penduduk yang tidak terdaftar ini secara tidak langsung turut memberikan tekanan tambahan pada layanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan terkait lainnya di Jakarta.

 

Jakarta adalah sebuah kota yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Ini merupakan sesuatu yang wajar karena daerah perkotaaan dapat memberikan peluang kerja dan juga akses kepada layanan-layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan di pedesaan. Kawasan perkotaan biasanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan warga yang tinggal di daerah tersebut dengan sendirinya akan menikmati tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi daripada di pedesaan.

 

Meskipun demikian, seperti terlihat pada krisis moneter tahun 1998, penduduk perkotaan ternyata jauh lebih rawan terhadap guncangan ekonomi makro yang berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan harga bahan-bahan pokok. Ketika ekonomi makro nasional goyah, perusahaan-perusahaan besar biasanya mengurangi tenaga kerja untuk menghemat ongkos usaha dan demi keberlangsungan jangka panjang usaha. Pokok permasalahan yang dihadapi Kota Jakarta bukan hanya pada besarnya kota tetapi juga pesatnya pertumbuhan kota ini. Kesejahteraan warga kota bergantung pada kemampuan pemerintah kota untuk menyediakan layanan-layanan dasar bagi seluruh warga, mengelola penataan ruang kota dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil pada saat yang sama mengurangi ekses-ekses negatif yang dibawa oleh pertumbuhan kota. 

 

Kemiskinan perkotaan seperti yang ditemukan di Jakarta mempunyai beberapa ciri khas yang berbeda dengan kemiskinan di pedesaan. Selain menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan diri dan komunitasnya, kaum miskin perkotaan juga menghadapi tantangan ekonomi yang bersumber dari ketidakpastian tempat tinggal dan guncangan ekonomi makro (seperti krisis moneter 1998). Tambahan pula, meskipun secara fisik berada dekat pusat kekuasaan dan pembuat kebijakan, kaum miskin perkotaaan tidak memiliki akses terhadap penyusunan kebijakan. Selain itu, suara kaum miskin umumnya kurang dipertimbangkan dalam arena penyusunan kebijakan sehingga kebutuhan mereka sering terabaikan.

 

SEBAB-SEBAB TERJADINYA KRISIS EKONOMI TAHUN 1998

Ada beberepa sebab terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek yang telah menciptakan “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri dibidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.
Pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap hutang yang dibuat oleh sector swasta Indonesia. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.

2. Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

3. Tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

4. Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

5. Miss government.

6. Faktor utama yang menyebabkan krisis moneter tahun 1998 yaitu faktor politik. Pada tahun 1998 krisis ekonomi bercampur kepanikan politik luar biasa saat rezim Soeharto hendak tumbang. Begitu sulitnya merobohkan bangunan rezim Soeharto sehingga harus disertai pengorbanan besar berupa kekacauan (chaos) yang mengakibatkan pemilik modal dan investor kabur dari Indonesia. Pelarian modal besar-besaran (flight for safety) karena kepanikan politik ini praktis lebih dahsyat daripada pelarian modal yang dipicu oleh pertimbangan ekonomi semata (flight for quality). Karena itu, rupiah merosot amat drastis dari level semula Rp 2.300 per dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level terburuk Rp17.000 per dollar AS (Januari 1998).

8. Banyaknya utang dalam valas, proyek jangka panjang yang dibiayai dengan utang jangka pendek, proyek berpenghasilan rupiah dibiayai valas, pengambilan kredit perbankan yang jauh melebihi nilai proyeknya, APBN defisit yang tidak efisien dan efektif, devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri, perbankan yang kurang sehat, jumlah orang miskin dan pengangguran yang relative masih besar, dan seterusnya.

9. Krisis moneter dimulai dari gejala/kejutan keuangan pada juli 1997, menurunnya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap valas, diukur dengan dolar Amerika Serikat yang merupakan pencetus/trigger point. Meskipun tidak ada depresiasi tajam baht(mata uang Thailan), Krismon tetap akan terjadi di Negara tercinta ini. Kenapa? karena gejolak sosial dan politik Indonesia yang memanas. Oleh karena itu penyebab krismon 98 bisa dikatakan campuran dari unsur-unsur eksternal dan domestik(J. Soedrajad Djiwandono).

10. Diabaikannya early warning system merupakan penyebab mengapa krismon 97 melanda Inonesia. Adapun early system warningnya adalah: meningkatnya secara tajam deficit transaksi berjalan sehingga pada saat terjadinya krisis, defisit transaksi berjalan Inonesia sebesar 32.5% dari PDB. Utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta yang tinggi. Boomingnya sektor properti dan financial yang mengabaikan kebijakan kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan diperuntukan untuk membiayai proyek-proyek besar yang disponsori pemerintah dan tidak semua proyek besar itu visibel. Tata kelola yang buruk(bad governence) dan tingkat transpalasi yang rendah baik sektor publik maupun swasta(Marie Muhamad).

11. Argument bahwa pasar financial internasional tidak stabil secara inheren yang kemudian mengakibatkan buble ekonomi dan cenderung bergerak liar. Bahkan sejak tahun 1990-an pasar financial lebih tidak stabil lagi. Hal ini dikarenakan tindakan perbankan negara-negara maju menurunkan suku bunga mereka. Sehingga mendorong dana-dana masuk pasar global. Maka pada tahun 1990-an dana asing melonjak dari $9 Miliar menjadi lebih dari $240 Miliar.

12. Kegagalan manajemen makro ekonomi tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku dan kebijakan fiskal yang longgar, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efectif riil, deficit neraca pembayaran dan pelarian modal.

13. Kelemahan sector financial yang over gradueted, but under regulete dan masalah moral hazar.

14. Semakin membesarnya cronycapitalism dan sistem politik yang otoriter dan sentralistik(M. Fadhil Hasan). Jika diartikan secara ekonomis teknis, krisis bisa disebut sebagai titik balik pertumbuhan ekonomi yang menjadi merosot. Dan penyebabnya jika ditinjau dari teori konjungtur, ada dua karakteristik krisis 1). krisis disebabkan tidak sepadannya kenaikan konsumsi ketimbang kenaikan kapasitas produksi atau underconsumption crisis. 2). Krisis disebabkan terlampau besarnya investasi yang dipicu modal asing karena tabungan nasional sudah lebih dari habis untuk berinvestasi. Krisis seperti ini disebut overinvestment, dan ini yang terjadi di Indonesia(Kwik Kian Gie). Begitulah beberapa penyebab krismon 98 di Indonesia, yang dampaknya masih terasa sampai sekarang.

NB: “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.

III. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Krisis

Kebijakan ekonomi dengan berbagai dampak negatif sebagaimana uraian diatas, secara serius telah diupayakan diatasi dengan melaksanakan kebijakan ekonomi, baik makro maupun mikro. Dalam jangka pendek kebijakan ekonomi pemerintah sejak masa krisis dimaksudkan memiliki dua sasaran strategis, yakni pertama : mengurangi dampak negatif krisis terhadap masyarkata berpendapatan rendah dan rentan, dan kedua : pemulihan pembangunan ke jalur semula.
Upaya-upaya yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian negara dari dampak krisis moneter 1998 diatas diuraikan sebagai berikut :

A. Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijakan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari pinjaman luar negeri, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) walaupun pada akhirnya sebagian dana BLBI tesebut ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaannya. Kebijakan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain dimaksukan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, juga dimaksudkan untuk menahan permintaan aggregate dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan tabungan di lembaga perbankan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan deregulasi aturan perbankan yang ketat agar masyrakat si pemilik dana mempunyai kepercayaan terhadap bank.

Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi dan bersifat kontradiktif terhadap PDB. Oleh karena itu, tingkat suku bunga yang tinggi tidak akan selamanya dipertahankan, tetapi akan diturunkan secara sewajarnya sampai ke level lajimnya seiring dengna menurunya laju inflasi. Mekanisme pemberian suku bunga yang tinggi untuk penyimpanan dana oleh nasabah merupakan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah sejak krisis moneter, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat menyimpan dananya di bank, sehingga bank mempunyai modal yang cukup untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

B. Kebijakan ekonomi Mikro

Kebijakan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengangkat kembali sektor-sektor usaha kecil – menegah masyarakat (pelaku usaha) dengan mekanisme pemberian pinjaman dana dengan prioritas bunga yang rendah. Tujuan pemerintah mengambil langkah ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk berpenghasilan rendah dengan dikembangkannya jaringan pengaman sosial yang meliputi penyediaan pokok dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan pada saat krisis, serta penanganan pengangguran dalam upaya mempertahankan daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi pengangguran saat krisis moneter adalah dengan mencanangkan dan atau membuat program padat karya untuk menampung tenaga kerja produktif.

2. Menyehatkan sistem lembaga perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan Indonesia. Upaya ini diwujudkan oleh pemerintah dengan mencari dana talangan yang dipinjamkan ke bank-bank yang mengalami krisis saldo-debet, sehingga dapat bertahan dari arus krisis. Pemerintah pun melalui Bank Setral (Bank Indonesia) memberikan kucuran dana ke bank-bank swasta yang diperoleh melalui pinjaman luar negeri.

3. Merestrukturisasi hutang luar negeri. Tindakan ini dimaksudkan pemerintah untuk memprioritaskan pendanaan-pendanaan yang sangat urgen terhadap perkembangan ekonomi untuk mengatasi krisis yang ada, sehingga dengan adanya restrukturisasi utang maka pemerintah dapat melakukan penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia.

4. Mereformasi struktural di sektor rill, dan

5. Mendorong ekspor.

C. Upaya-Upaya Pemulihan Ekonomi

1. Jaringan Pengaman Sosial
Dalam kaitan ini sejak krisis moneter 1998 pemerintah telah mengambil langkah-langkah dengan menambah alokasi anggaran rutin (khususnya untuk subsidi bahan baker minyak, listrik, dan berbagai jenis kebutuhan makanan pokok), dilakukannya usaha untuk mempertajam sasaran alokasi anggaran dan meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan. Hal ini dilakukan melalui peninjauan kembali terhadap kegiatan dan proyek pembangunan, antara lain dengan :

a) Menunda proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesak
b) Melakukan realokasi dan menyediakan tambahan anggaran untuk bidang pendidikan dna kesehatan.
c) Memperluas, penciptaan kerja dan kesempatan kerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang dikaitkan dengan peningkatan produksi bahan makanan serta perbaikan dan pemeliharaan prasarana ekonomi, misalnya jalan, irigasi,
d) Memperbaiki sistem distribusi agar berfungsi secara penuh dan efisien yang sekaligus meningkatkan peranan pengusaha kecil, menengah dan koeperasi.
Sebagai akibat dari peninjauan kembali seluruh program dan proyek pembangunan, total anggaran meningkat secara tajam sejak krisis moneter tahun 1998. Sebagai implikasi dari jaringan pengaman sosial ini, yagn disertai penyesuaian untuk mempertajam alokasi dan peningkatan efisiensi anggaran pembangunan, pemerintah tidak dapat menghindari terjadinya defisit yang sangat besar, lebih kurang pada masa itu 8,5 persen terhadap PDB, dalam revisi APBN tahun 1998/99. Pemerintah sangat menyadari bahwa defisit anggaran sebesar 8,5 persen terahdap PDB tidak suistanable, itulah sebabnya mengapa diupayakan penurunan anggaran minimal pada tahun 1999/2000 dan bertujuan pula untuk melakukan pengimbangan anggaran untuk masa 3 tahuan kemudian (tahun 2003).

 

 

I.                   Latar Belakang

 

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang berdampak buruk pada Negara dan rakyatnya. Krisis ini terjadi dari awal 1998. Sejak era orde baru mulai terlihat kondisi Indonesia terus mengalami kemerosotan, terutama dalam bidang ekonomi. Tingginya krisis ekonomi ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas infalsi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri karena ada factor politik yaitu penurunan presiden suharto, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terjadi gelombang pemutusan hubungan kerj seara besar besaran, tingkat kemiskinan naik 50%.

 

 

 

II.               PERKEMBANGAN

            Perkembangannya sejauh ini sudah menginjak angka baik karena usaha pemerintah menrik lagi modal asing untuk dating ke Indonesia dan

 

III.          DAMPAK  

 

  1. Terjadi pemutusan hubungan kerja besar besaran karena persusahaan tidak dapat mengasih upah pekerjanya
  2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun 13,7%
  3. Puluhan bahkan ratusan perusahaan, mulai dari yang berskala kecil sampai milik konglomerat bertumbangan. Lebih dari 70 persen perusahaan yang tercatat di pasar modal mengalami kebangkrutan.  
  4. harga-harga kebutuhan pokok yang tidak menentu.
  5. kurs nilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah tetap.
  6. krisis itu terjadi banyak pejabat yang melakukan korupsi. Sehingga mengurangi pendapatan para pekerja yang lain
  7. harga bbm naik

 

 

 

IV.             Pembahasan Masalah

 

A.    Hal-hal yang terjadi saat krisis moneter.

 

1.      Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sangat tajam.

2.      Faktor utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya, ditambah sistem perbankan nasional yang melemah.

3.      Krisis moneter kiriman yang berawal dari Thailand antara Maret-Juni 1997, yang diserang duluan oleh spekulan dan kemudian menyebar ke Negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Krisis Moneter yang terjadi sudah saling kait-mengkait di kawasan Asia Timur dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

4.      Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

5.      Faktor utama yang menyebabkan krisis moneter tahun 1998 yaitu faktor politik. Pada tahun 1998 krisis ekonomi bercampur kepanikan politik luar biasa saat rezim Soeharto hendak tumbang. Begitu sulitnya merobohkan bangunan rezim Soeharto sehingga harus disertai pengorbanan besar berupa kekacauan (chaos) yang mengakibatkan pemilik modal dan investor kabur dari Indonesia. Pelarian modal besar-besaran (flight for safety) karena kepanikan politik ini praktis lebih dahsyat daripada pelarian modal yang dipicu oleh pertimbangan ekonomi semata (flight for quality). Karena itu, rupiah merosot amat drastis dari level semula Rp 2.300 per dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level terburuk Rp17.000 per dollar AS (Januari 1998).

6.      Kegagalan manajemen makro ekonomi tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku dan kebijakan fiskal yang longgar, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efektif riil, defisit neraca pembayaran dan pelarian modal.

 

 

 

V. USAHA PEMERINTAH

  1. mengurangi dampak negatif krisis terhadap masyarkata berpendapatan rendah dan rentan
  2. pemulihan pembangunan ke jalur semula.
  3. menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing (kebijakan ekonomi makro
  4. mengangkat kembali sektor-sektor usaha kecil – menegah masyarakat (pelaku usaha) dengan mekanisme pemberian pinjaman dana dengan prioritas bunga yang rendah. (kebijakan ekonomi mikro
  5. Menunda proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesak
  6. Memperluas, penciptaan kerja dan kesempatan kerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang dikaitkan dengan peningkatan produksi bahan makanan serta perbaikan dan pemeliharaan prasarana ekonomi, misalnya jalan, irigasi,
  7. Memperbaiki sistem distribusi agar berfungsi secara penuh dan efisien yang sekaligus meningkatkan peranan pengusaha kecil, menengah dan koeperasi.

 

 

Contoh Laporan Berita

Peristiwa yang

 Diberitakan Informasi yang Harus Ditulis Cara Mencari

 Informasi Sumber

 Informasi

 kecelakaan

 beruntun Apa yang terjadi?

 Di mana terjadi? Mengamati kejadian TVRI

 saksi Bagaimana proses kecelakaan itu terjadi?

 Berapa korbannya?

 Siapa saja korbannya?

 Dibawa ke mana korbannya? Mewawancarai  polisi

 Dari proses tersebut lahirlah berita berikut.

 Tabrakan Beruntun Tewaskan 6 Orang Lima Orang Sekeluarga

 Cirebon – Enam orang tewas dalam tabrakan beruntun di Jalan Raya Bandengan, Pangarengan, Kanci, Kabupaten Cirebon, dini hari. Lima orang di antara mereka sekeluarga. Tabrakan melibatkan dua truk, satu bus, dan sebuah Opel Blazer.

 Lima orang tewas adalah penumpang Opel Blazer yang dikemudikan Heri Yulianto, 36, warga kompleks BRI, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, Jateng. Dia tewas seketika di lokasi kejadian bersama istrinya, Ny. Herlina, 35, dua orang anaknya, dan seorang pembantu rumah tangganya, Rumini, 25.

 Sementara itu, seorang korban tewas lainnya ialah M. Hidayat, 31, warga Secang, Magelang, penumpang bus. Dia tewas di lokasi kejadian. Selain enam orang tewas, empat orang penumpang bus mengalami luka parah. Tiga korban dirawat di RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon, yakni Purwanto, 51, warga Kalitekak, Gunung Kidul, DIY; Saefuddin, 30, warga Bawaran I Gunung Kidul; dan Suharno, 38, penduduk Nepabulerejo, Magelang. Seorang korban lainnya dilarikan ke RS Tentara Ciremai, Kota Cirebon.

 Menurut Kanit Laka Satlantas Polres Cirebon Bripka Pol Made, kecelakaan terjadi ketika bus PO Santoso berupaya mendahului truk yang dikemudikan Beni Irawan, 29, penduduk Jalan Melati 24, Tegal. Bus jurusan Wonosari-Bogor datang dari arah timur dan berusaha mendahului truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Saat mendahului truk, bus yang sarat penumpang tersebut menabrak bagian belakang truk. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul Opel Blazer yang dikemudikan Heri, juga dalam kecepatan tinggi. Tabrakan antara bus dan Opel Blazer tak bisa dihindari. Opel yang dihantam bus tersebut ditabrak dari belakang oleh truk tronton bermuatan keramik.

 Truk tronton menyeret Opel Blazer hingga terjerumus masuk sawah dalam posisi tertindih badan truk. “Opel Blazer ringsek dan penumpangnya tewas seketika,” ujar Made.

Contoh Makalah IPS

A. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948

Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Mengapa kabinet Amir jatuh? Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu dengan memancing bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.

Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup besar. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.

Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan dan ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa pun dan dari siapa pun. Dalam kondisi bangsa yang begitu sulit itu, ternyata RI sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu singkat.

B. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)

 (DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat)

Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.

C. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

 b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.

 c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

 d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD.

Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara.

D. Pemberontakan Permesta

Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Tanggal 17 Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali. Berikut ini operasi-operasi militer tersebut.

 a. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.

 b. Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah.

 c. Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.

 d. Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah Utara Manado.

 e. Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di Sulawesi Utara.

 f. Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.

 g. Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.

Ternyata Gerakan Permesta mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon. Meskipun demikian, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.

E. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia.

Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.

F. Gerakan Separatis Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965

DN. Aidit

 Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak”. Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.

 a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI.

 b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.

 c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.

 Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus PKI.

 a. Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan terlibat dalam persekongkolan (konspirasi) menentang RI, karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat.

 b. Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan Jenderal” yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.

 c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya “Dewan Jenderal”.

 d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.

 e. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.

 Ketegangan politik antara PKI dan TNI AD mencapai puncaknya setelah tanggal 30 September 1965 dini hari, atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat.

G. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Andi Azis, dan Republik Maluku Selatan (RMS)

Dr. Soumokil

 Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

H. Republik Maluku Selatan (RMS)

 Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.

 Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.

 RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh.

 Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

 Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tkdak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.

 Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.

 Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.

 Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.

 Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini (30 Juni 2007) insiden ini sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.

I. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

 Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. .

OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

 Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.

 Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN

 latar belakang pemerontakan biasanya diawali dari ketidakpuasan masyarakat daerah atas kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adil. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah, agar lebih memperhatikan daerah2 yang yang selama ini “terabaikan” sehingga kedepannya tidak ada lagi pemberontakan terhadap pemerintah, karena nyawa rakyat indonesia lebih berharga daripada intrik-intrik poltik yang hanya menguntungkan sebagian orang yang berkuasa